Purbaya Janji Jaga Defisit 3 Persen Meski Aturan Fiskal Dilonggarkan

LANGKAH kaki Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, terdengar tergesa di halaman Istana Kepresidenan sore itu, Selasa, 9 September 2025.

Baru sehari sebelumnya ia menerima amanah sebagai bendahara negara dari tangan Presiden Prabowo Subianto, kini ia langsung dipanggil mengikuti rapat terbatas.

Wajahnya serius, namun sesekali tersungging senyum tipis, seolah menandakan ada beban besar yang baru saja dipikulnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di ruang rapat, Presiden Prabowo membuka pembicaraan dengan nada tegas: ekonomi Indonesia harus dipacu, birokrasi harus dipangkas, dan aturan fiskal yang kerap dianggap kaku mesti dilonggarkan.

“Program pembangunan harus cepat, jangan terhambat sistem finansial yang terlalu ketat,” ujar Purbaya, menirukan arahan Prabowo kepada wartawan usai pertemuan.

Langkah Politik Ekonomi di Awal Pemerintahan Baru

Momentum pergantian Menteri Keuangan selalu menjadi sorotan, terlebih di awal pemerintahan baru yang sarat janji pemulihan ekonomi.

Purbaya, ekonom yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kini dipercaya mengelola kantong negara.

Keputusan Presiden Prabowo menempatkannya di kursi Menkeu dianggap sebagai strategi menyeimbangkan disiplin fiskal dengan percepatan pembangunan.

Prabowo paham, menjaga kepercayaan publik tak cukup dengan retorika, tetapi harus menghadirkan lapangan kerja dan pertumbuhan nyata.

Purbaya pun menegaskan, pemerintah tetap mematuhi aturan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal tiga persen, sesuai amanat undang-undang.

“Batasnya jelas, 3 persen, dan itu akan kita jaga,” katanya.

Namun, menjaga disiplin fiskal sembari melonggarkan aturan ibarat menari di atas tali. Di satu sisi, investasi publik harus digelontorkan untuk infrastruktur dan program sosial, di sisi lain utang tidak boleh membengkak.

Ketegangan Sosial dan Dorongan Ekonomi Rakyat

Dalam penjelasannya, Purbaya mengingatkan bahwa tekanan ekonomi belakangan ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

Harga bahan pokok melonjak, lapangan kerja terbatas, dan daya beli merosot.

“Ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” ucapnya.

Kondisi ini menjadi alarm politik yang tak bisa diabaikan oleh pemerintah.

Gelombang unjuk rasa bukan hanya ekspresi ketidakpuasan, tetapi tanda bahwa perut rakyat tak lagi mampu menahan gejolak.

Bagi Purbaya, kunci stabilitas sosial ada pada percepatan perbaikan ekonomi.

“Kalau lapangan kerja tersedia, maka keresahan bisa berkurang,” tambahnya.

Menimbang Stimulus Baru dan Tantangan Anggaran Negara

Purbaya memberi sinyal bahwa stimulus ekonomi akan ditambah untuk menggerakkan sektor riil.

Namun, ia masih menutup rapat rincian kebijakan yang sedang disiapkan. Kemungkinan besar stimulus itu akan menyasar sektor padat karya, UMKM, serta industri strategis.

Lngkah pemerintah melonggarkan fiskal memang dibutuhkan, tetapi harus hati-hati, kalau defisit terlalu melebar, risiko utang meningkat, pasar bisa bereaksi negatif.

Menurut data Kementerian Keuangan, defisit APBN 2024 berada di kisaran 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini masih aman, tetapi dengan program ambisius Prabowo—dari hilirisasi industri hingga pembangunan pangan nasional—tekanan belanja negara dipastikan meningkat.

Masa Depan Pertumbuhan dan Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sekitar 5,4 persen pada 2025 tampak ambisius di tengah ketidakpastian global.

Perlambatan ekonomi Tiongkok, fluktuasi harga komoditas, dan risiko geopolitik akan menjadi ujian nyata.

Namun, Purbaya memilih optimis. Ia percaya dengan kombinasi stimulus, aturan fiskal yang lebih fleksibel, dan sinergi sektor swasta, ekonomi bisa melaju.

“Artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga,” katanya.

Optimisme itu sejalan dengan penilaian bahwa pemerintah perlu fokus pada penciptaan iklim investasi yang sehat.

Kalau insentif fiskal disertai reformasi birokrasi, investor akan lebih percaya diri.

Namun jalan panjang masih terbentang. Belanja negara yang efisien, pengelolaan utang yang hati-hati, serta transparansi kebijakan fiskal menjadi prasyarat mutlak.

Tanpa itu, pelonggaran aturan fiskal bisa berbalik menjadi beban baru.****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisnews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Adilmakmur.co.id dan Hallokampus.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Nusraraya.com dan Jakartaoke.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center